Hampir satu tahun lalu, saya pernah diundang menjadi pemateri Titik Ba di Pesantren Bahrul Ulum, Karangharjo, Silo, Jember. Sebagai pemateri pertama sekaligus tuan rumah ialah KH Hodri Ariev, sang pengasuh pesantren tersebut yang saat itu sudah menjabat ketua Rabithah Maahid Indonesia (RMI) PBNU.
Simak juga: Titik Ba “Tersesat” di Jember: Rektor ITB di antara Ketua LBM PWNU dan Ketua RMI PBNU - Pantura Post https://share.google/uXxFaloUcAfGDcp3s
Itu perjalanan terjauh saya. Jam 4 pagi, dari Palembang, ke Jakarta, ke Surabaya, lalu ke Jember yang waktu itu sedang banjir di sejumlah tempat.
Kurang fokus, akibat kesalahan saya, perjalanan di Jember menjadi lebih ruwet. Banjir menghalangi jalan mobil penjemputan. Terjebak.
Terpaksa saya naik ojek online dan sampailah saya ke Bahrul Ulum. Ternyata itu bukan nama pesantren, melainkan nama guru ngaji. “Itu Ustadz Bahrul Ulum yang berkopiah putih,” kata warga di sana.
Akhirnya saya dijemput mobil penjemputan. Sampai ke lokasi, yaitu Pesantren Bahrul Ulum yang dipenuhi manusia, saya dalam kondisi setengah sadar. Lelah, kantuk dan tentu belum mandi.
Segera saya diantar ke depan hadirin. Setelah Kyai Hodri, giliran saya menyampaikan materi. Tentang relevansi Titik Ba di era algoritma.
“Benarkah 1+1 sama dengan 2? Saya punya WhatsApp, panjenengan punya WhatsApp, ada berapa WhatsApp? Rusaklah kalau ada 2 WhatsApp. WhatsApp hanya satu.”
Terlalu panjang, jika saya tulis ulang apa yang saya sampaikan di sini. Saya hanya ingin memberi catatan penting, bahwa NU tidaklah feodal seperti yang banyak orang sangka.
Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya penulis Titik Ba, yaitu karya pemikiran utuh yang sewaktu terbit pada 2007 dibagikan oleh Rektor ITB dan dianjurkan dibaca oleh seluruh dekan di sana. ITB tidak melihat saya seorang yang baru lulus program S1. ITB melihat Titik Ba.
Jadi, mengapa KH Hodri Ariev memberi saya panggung? Tentu saja peran Prof Kusmayanto Kadiman, Rektor ITB 2001-2004 dan Menristek RI 2004-2009, sangat menentukan.
Namun, menurut saya, ada yang lebih mendasar. Otoritas objek ilmu sudah seharusnya di atas otoritas subjektif ulama. Saya datang membawa Titik Ba yang dilahirkan di kampus ITB, karena alasan itu “ahlan wa sahlan.”
Oleh karena itu, ketika KH Hodri Ariev memprakarsai halaqah membedah hujan KH Afifuddin Muhajir, saya tidak kaget. Hormat pada guru adalah wajib, tapi guru bukan berarti tidak layak diapresiasi dengan bedah gagasan. NU adalah dipimpin oleh begitu banyak guru. Apa jadinya jika semuaHampir satu tahun lalu, saya pernah diundang menjadi pemateri Titik Ba di Pesantren Bahrul Ulum, Karangharjo, Silo, Jember. Sebagai pemateri pertama sekaligus tuan rumah ialah KH Hodri Ariev, sang pengasuh pesantren tersebut yang saat itu sudah menjabat ketua Rabithah Maahid Indonesia (RMI) PBNU.
Simak juga: Titik Ba “Tersesat” di Jember: Rektor ITB di antara Ketua LBM PWNU dan Ketua RMI PBNU - Pantura Post https://share.google/uXxFaloUcAfGDcp3s
Itu perjalanan terjauh saya. Jam 4 pagi, dari Palembang, ke Jakarta, ke Surabaya, lalu ke Jember yang waktu itu sedang banjir di sejumlah tempat.
Kurang fokus, akibat kesalahan saya, perjalanan di Jember menjadi lebih ruwet. Banjir menghalangi jalan mobil penjemputan. Terjebak.
Terpaksa saya naik ojek online dan sampailah saya ke Bahrul Ulum. Ternyata itu bukan nama pesantren, melainkan nama guru ngaji. “Itu Ustadz Bahrul Ulum yang berkopiah putih,” kata warga di sana.
Akhirnya saya dijemput mobil penjemputan. Sampai ke lokasi, yaitu Pesantren Bahrul Ulum yang dipenuhi manusia, saya dalam kondisi setengah sadar. Lelah, kantuk dan tentu belum mandi.
Segera saya diantar ke depan hadirin. Setelah Kyai Hodri, giliran saya menyampaikan materi. Tentang relevansi Titik Ba di era algoritma.
“Benarkah 1+1 sama dengan 2? Saya punya WhatsApp, panjenengan punya WhatsApp, ada berapa WhatsApp? Rusaklah kalau ada 2 WhatsApp. WhatsApp hanya satu.”
Terlalu panjang, jika saya tulis ulang apa yang saya sampaikan di sini. Saya hanya ingin memberi catatan penting, bahwa NU tidaklah feodal seperti yang banyak orang sangka.
Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya penulis Titik Ba, yaitu karya pemikiran utuh yang sewaktu terbit pada 2007 dibagikan oleh Rektor ITB dan dianjurkan dibaca oleh seluruh dekan di sana. ITB tidak melihat saya seorang yang baru lulus program S1. ITB melihat Titik Ba.
Jadi, mengapa KH Hodri Ariev memberi saya panggung? Tentu saja peran Prof Kusmayanto Kadiman, Rektor ITB 2001-2004 dan Menristek RI 2004-2009, sangat menentukan.
Namun, menurut saya, ada yang lebih mendasar. Otoritas objek ilmu sudah seharusnya di atas otoritas subjektif ulama. Saya datang membawa Titik Ba yang dilahirkan di kampus ITB, karena alasan itu “ahlan wa sahlan.”
Oleh karena itu, ketika KH Hodri Ariev memprakarsai halaqah membedah hujah KH Afifuddin Muhajir, saya tidak kaget. Hormat pada guru adalah wajib, dan termasuk bentuk penghormatan itu adalah apresiasi pemikiran mereka berupa bedah gagasan. NU adalah dipimpin oleh begitu banyak guru. Apa jadinya jika semua membela guru masing-masing dan menomorduakan rujukan objektif?